Hasyim Musadi: Kita Harus Mengelola Minyak Sendiri

Jakarta, Tambangnews.com.- Meskipun Indonesia merupakan negara produksi Minyak dan Gas namun ketika harga minyak dunia naik, negara ini dengan mudahnya terjadi goncangan.

"Kenyataannya yang sekarang ada bahwa kita selalu digoncangkan oleh harga-harga minyak, ketika minyak itu naik. Padahal kita punya minyak sendiri. Disebabkan karena kita menjual terlalu murah, dengan minyak mentah. Kemudian kita membelinya dengan harga mahal, itu pun harus melalui perantara-perantara. Sehingga
dengan demikian kegoncangan di negeri ini selalu ada pada setiap kenaikan harga minyak dunia. Padahal risiko-risiko keguncangan diIndonesia sangat besar, reaksi masyarakat, bentrok mahasiswa dengan aparat, bentrok daripada buruh dengan polisi, dengan TNI, jatuhnya wibawa negara, dan sebagainya adalah harga yang harus dibeli ketika terjadi kegoncangan-kegoncangan itu," ungkap manatn ketua PBNU  Hasyim Musadi dalam perkara Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi [Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44] di Mahkamah Konstitusi, Selasa (19/6) siang.

Hasyim mempunyai harapan agar migas ini benar-benar dikelola oleh negara dan bangsa sendiri. Tentu bukan artinya kita mengabaikan tata hubungan internasional karena tidak mungkin sebuah proyek raksasa hanya dilakukan oleh sebuah negara sendiri tanpa aliansi dan kolaborasi dengan tenaga ahli, tenaga-tenaga keuangan, dan tenaga-tenaga manajerial yang diperbantukan dari luar negeri.

"Tetapi masalahnya, kendali ada pada siapa. Kendali haruslah ada pada negara dan bangsa Indonesia yang secara eksekutif dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia," terangnya.

Oleh karenanya, maka satu-satunya jalan kita harus mulai dari akarnya, bagaimana kita mengelola minyak kita sendiri bahwa pihak pihak asing dan internasional haruslah sepenuhnya di dalam kendali Indonesia.

Lama kelamaan kita akan mengkontrol harga minyak kita sendiri sambil memperluas zona-zona pengeboran dan sumber-sumber minyak itu. Dengan demikian maka pelan-pelan akan terhindar bangsa ini dari malapetaka yang dihasilkan dari kenaikan harga minyak dunia itu.

Menurut Hasyim ternyata untuk sampai di sana kita masih melalui berbagai macam hambatan. Hambatan pertama adalah pada legalitas konstitusional undang-undang kita sendiri, undang-undang inilah yang menjerat kaki dan tangan kita sebagai bangsa untuk mengelola hak kita sendiri yang sebenarnya itu diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, tetapi dari Undang-Undang Dasar ke undang-undang belum tentu ada relevansi yang penuh dari keduanya.

"Oleh karenanya, kalau memang dari Pemohon bisa diterima apa yang dimohonkan oleh Pemohon ini, artinya kendala-kendala itu dapat disingkirkan atau dapat diganti, tetapi pengantian ini pun tidak selesai pada Mahkamah Konstitusi, dia harus diselesaikan pada tingkat DPR, pada tingkat penyelenggara negara maka diperlukan juga kesadaran dari seluruh anggota parlemen kita untuk melihat kepentingan negara ini sekaligus juga bagaimana mengetuk para penyelenggara negara di bidang eksekutif untuk bisa meletakkan bangsa ini sejajar dengan bangsa yang lain," terangnya di hadapan hakim sidang MK yang diketuai oleh Mahfud MD.

Selanjutnya apabila hal-hal yang menjadi hambatan, baik pada tingkat yuridis formal konstitusional seperti yang kita bicarakan di sini, kemudian tidak ada kesadaran daripada anggota-anggota parlemen kita, sementara juga dari eksekutif tidak ada political will untuk menuju ke sana maka saya khawatir kalau bangsa kita semakin hari akan semakin berat bebannya. "Dan seluruh energi dan sumber alam kita menjadi penguasaan orang lain sementara kita bertengkar di negeri
sendiri," tutup Hasyim.

Perkara Nomor 6/PUU-X/2012 dengan pemohon Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin, Mantan Ketua PBNU Hasyim Musadi dkk pada sidang ke-5 juga menghadirkan saksi ahli Tata Negara IrmanPutra Sidin yang diajukan pihak Pemohon.(tn01)