Dede Yusuf : Insya Allah Penuh Berkah

Sunday, February 24, 2013

Dede Yusuf yang merupakan salah satu dari calon peserta pemilu Gubernur Jabar, tetap optimis dalam memenangkan Pilgub 2013 yang berlangsung hari ini (24/2). Hal tersebut diungkapkan dalam akun media sosial miliknya di twitter @dedeyusuf_1 beliau mengtweet,

Pagi hari yg cerah, suasana hati yg lapang-ikhlas; bismillah...bismillah...bismillah. Insya Allah penuh berkah...

Sebelumnya juga SBY melakukan pidato setelah melakukan pencoblosan di kawasan Cikeas di hadapan para jurnalis dan menyampaikan pesan agar kepada pemenang Pilgub Jabar untuk tidak perlu berpesta pora, dan sebaiknya segera bekerja karena telah mengemban amanah baru yang diberikan oleh rakyat melalui siaran resmi TVRI.

Reporter : Santosa

Continue Reading | comments

Kementerian Tenaga Kerja Ambil Alih kasus PHK Wartawan Metro TV, Luviana

Wednesday, January 23, 2013

Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja bakal mengambil alih kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) wartawan Metro TV, Luviana.

Informasi itu disampaikan Pengacara Aliansi Metro, Maruli Rajagukguk yang mendampingi Luviana dalam pertemuan para pihak dengan Kementerian Tenaga Kerja, di Jakarta hari ini.

Maruli mengatakan, pengambilalihan ini ditempuh lantaran Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat tak kunjung menyelesaikan perkara tersebut.

Nantinya, Kementerian Tenaga Kerja akan meminta pemilik Metro TV, Surya Paloh membayar tunggakan gaji Luviana yang tak dibayarkan sejak Juni tahun lalu.

"Dalam rapat tersebut, Kemenakertrans bakal mengambil alih. Itu yang pertama. Terkait PHK nya, silakan para pihak menempuh sesuai dengan UU ketenagakerjaan. Kalau MetroTV, tidak mengabulkan hak normatif, maka Kemenakertrans akan ambil perkara itu," kata Maruli Rajagukguk.

Luviana merupakan asisten produser Metro TV yang dipecat manajemen dan pemilik Metro TV, Surya Paloh.

Dalam pertemuan mediasi hari ini, pihak MetroTV tidak hadir.

Luviana dan pendukungnya sempat menjadi korban kekerasan dari organisasi sayap Partai Nasdem, ketika berunjuk rasa di depan kantor Partai Nasdem. Aksi itu untuk menuntut tanggung jawab Surya Paloh, pemilik MetroTV.

Sedikitnya tujuh orang luka dalam aksi kekerasan pekan ini. Mobil yang dipakai Luviana dan kawan-kawannya juga dirusak massa dari ormas sayap Partai Nasdem.




Sumber : KBR68H
Editor    : Santosa

Continue Reading | comments

Inilah Nomer Urut Peserta Parpol di Pemilu 2014

Monday, January 14, 2013

MESANINT, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan undian nomor urut sepuluh partai politik yang menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Senin (14/1).  Nomor urut tersebut akan menjadi patokan bagi partai politik untuk berkampanye sekaligus menentukan urutan peletakan nama parpol dalam lembar kertas suara nantinya.

Pengambilan nomor urut ini dilakukan di Kantor KPU pada pukul 14.00 Wib dipimpin Ketua KPU Husni Kamil Malik.

Nomor urut diambil oleh ketua umum dan sekjen partai masing-masing. Berikut nomor urutnya:
1. Partai NasDem
2. Partai Kebangkitan Bangsa
3. Partai Keadilan Sejahtera
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5. Partai Golongan Karya
6. Partai Gerindra
7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat Nasional
9. Partai Persatuan Pembangunan
10. Partai Hanura



Sumber: Metrotvnews.com
Redaktur:  Mesanint

Continue Reading | comments

Hanya 10 Partai Politik yang Lolos ke Pemilu Tahun 2014

Sunday, January 13, 2013

Setelah menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual selama hampir dua belas jam Selasa (8/10) Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memutuskan sepuluh partai politik (parpol) yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014.

Kesepuluh parpol yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 adalah:

1. Partai Amanat Nasional (PAN), 
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 
3. Partai Demokrat, 
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 
5. Partai Golongan Karya (Golkar), 
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), 
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 
9. Partai Nasional Demokrat (Nasdem), 
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang disampaikan oleh seluruh KPU provinsi, KPU mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014. Isinya, menetapkan sepuluh partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2014, dan 24 partai politik tidak memenuhi syarat," kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik dalam pernyataan pers.




Sumber: BBC.co.uk
Reporter: Santosa

Continue Reading | comments

Muscab Demokrat di Kendari Ricuh

Saturday, November 17, 2012

KENDARI, KOMPAS.com

— Kericuhan terjadi dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPD II Partai Demokrat Kota Kendari yang bertempat di salah satu hotel di Kendari, Kamis (15/11/2012) malam.
Sesama pengurus terlibat saling dorong, bahkan tendang kursi. Aksi ini dipicu oleh beredarnya isu suap pada pelaksanaan Muscab dengan agenda pemilihan ketua.
Kericuhan berawal saat salah satu peserta menanyakan legalitas surat keputusan pengurus anak cabang (PAC) dalam Muscab tersebut. Tak ada kejelasan resmi, akhirnya pimpinan sidang menskors sidang.
Tak lama berselang, para peserta Muscab DPD II Partai Demokrat Kota Kendari saling dorong dan membuka borok soal adanya suap-menyuap. Dugaan suap beredar antarsesama peserta dengan angka Rp 5 juta-Rp 12 juta.
Hal itu menimbulkan kegaduhan dalam Muscab. Salah satu Wakil Ketua DPD I Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Safarullah, meminta agar sidang ditunda, dan pengurus, mulai dari tingkat DPD I, DPD II, hingga pengurus 10 PAC, membicarakan rumor suap tersebut dengan tenang.
Para peserta Muscab DPD II Demokrat Kota Kendari meninggalkan ruangan sidang. Namun, kelanjutan pelaksanaan Muscab ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Juru bicara DPD I Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara, Yusuf Tallama, yang dikonfirmasi mengenai kejadian itu, mengatakan bahwa pihaknya tidak berada di tempat saat keributan.
Namun, infomasi yang dihimpunnya menunjukkan, ada pertentangan soal perbedaan dalam menafsirkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Menurutnya, peristiwa itu berlangsung saat pembahasan syarat peserta Muscab, terutama untuk utusan PAC.
"Jadi, tidak benar adanya isu yang beredar mengenai suap-menyuap dalam pelaksanaan Muscab," ungkapnya, Jumat.

 http://regional.kompas.com/read/2012/11/16/17040161/Pengurus.Partai.Demokrat.Kendari.Tendang.Kursi

Continue Reading | comments

LKPSI: Gerindra Dimasuki Kader Orang Yahudi

Friday, November 16, 2012

Ketua Lembaga Kajian Politik dan Syariat Islam (LKPSI), Ustadz Fauzan Al Anshori  merasa hal yang wajar jika Partai Gerindra dimasuki oleh kader Yahudi seperti Benjamin Ketang. Pasalnya, Ketua Dewan Pembina Partai tersebut, Prabowo Subianto ditengarai turut bekerjasama dengan pengusahan Yahudi . Sehingga, yang ia pertanyakan adalah sikap orang-orang terdekat Prabowo yang pernah berstatus aktifis Islam. "Maka bagaimana tanggapan Fadli Zon dan Kawan Kawan yang mantan aktivis GPI? Apa tidak ada lagi tersisa ideologi Islam dan berganti dengan pragmatisme ekonomi? " tanyanya seperti disampaikan kepada arrahmah.com, Kamis (15/11) Jakarta.

Kata Ustadz Fauzan, mau ataupun tidak mau sistem syirik demokrasi menuntut kapital besar, maka dengan dukungan lobi Yahudi Prabowo makin yakin mengikuti pencalonan Presiden pada 2014. "Apalagi dapat dukungan dari pengusaha Cina perantauan yang berbasis di singapura, makin jelas belitan gurita zionis di Partai Gerindra!" lontarnya.

Sementara itu, lanjutnya, kekuatan Yahudi di Indonesia memang sangat menginginkan terbentuknya lembaga seperti AIPAC (American Israel Public Affair Committe) untuk Indonesia, yang juga telah dideklarasikan dengan nama  IIPAC (Indonesian Israel Public Affair Committe) secara terang-terangan karena sudah merasa kuat. "Dan semua itu difasilitasi oleh sistem demokrasi. Kecuali, pejuang penegak syariat akan terpental dari sistem syirik tersebut," tandas Ustadz Fauzan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Benjamin Ketang pria yang dikenal sebagai dekat dengan kaum Yahudi-Israel dikabarkan akan mencalonkan diri sebagai caleg melalui Partai Gerindra.

Benjamin Ketang yang bernama asli Nur Hamid yang diplot untuk membangun sebuah jejaring politik dan bisnis Yahudi di Indonesia. IIPAC yang diketuai Ketang beraliansi ke AIPAC dan Australia Jewish Comitte
"Mohon doa restu saya mau nyaleg DPR RI dari Partai Gerindra, dapil Jember-Lumajang," kata Benjamin, Rabu (14/11).

 [arrahmah/www.al-khilafah.org]

Continue Reading | comments

Lambang Freemasonry & Trans TV

Sunday, October 28, 2012

Lagi lagi lambang Trans TV mirip dengan lambang organisasi freemasonry, organisasi yahudi.

Continue Reading | comments

PDIP Vs Gerindra; Soal "Penumpang Gelap"

Thursday, October 18, 2012

SURABAYA, KOMPAS.com — Sambutan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada pembukaan Rakernas II di Surabaya akhir pekan lalu berbuntut panjang. Pihak Partai Gerindra Jawa Timur mengaku membutuhkan klarifikasi atas sebutan ''penumpang gelap'' dalam sambutan putri Presiden Soekarno itu.

Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Soepriyatno mengakui, banyak kader di daerah Jatim yang mempertanyakan maksud ungkapan ''penumpang gelap'' tersebut. ''Elite DPP PDI-P sudah menjelaskan bahwa pernyataan dalam pidato Megawati tidak ditujukan kepada Partai Gerindra. Bahkan, Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan pernyataan tersebut,'' katanya, Rabu (17/10/2012).

Namun, lanjut Soepriyatno, DPD Gerindra Jatim tetap merasa perlu mendapat klarifikasi karena sudah menjadi polemik dan perdebatan baik di ranah publik maupun di internal Gerindra khususnya di Jatim. Kemenangan Jokowi-Ahok adalah kemenangan milik bersama partai pengusung, PDI-P dan Partai Gerindra, serta seluruh rakyat Jakarta.

"Gerindra tidak pernah menghitung biaya, waktu, dan tenaga yang dikorbankan relawan-simpatisan dari Gerindra. Gerindra ingin perubahan terjadi di DKI Jakarta karena dipimpin orang amanah dan jujur dengan harapan bisa menjadi contoh bagi kepala daerah di seluruh Indonesia,'' paparnya.

Berikut petikan sambutan Megawati saat membuka Rakernas II PDI-P di Surabaya. "Hanya saja saudara-saudara, di tengah- tengah rasa syukur dan bangga, kita masih juga menyaksikan bagaimana kemenangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama telah membuka jalan bagi banyak pihak untuk mengklaim sebagai yang paling berjasa. Pilkada DKI Jakarta juga telah membuka jalan bagi para 'penumpang gelap' untuk ikut menikmati sukses tanpa merasa terganggu sedikitpun secara moral."

***

Partai politik saling klaim kemenangan pemilu, padahal masyarakat tidak memilih partai, namun lebih memilih inovasi baru dari calon yang ditawarkan.

Continue Reading | comments

Penyampaian Isi Kitab Suci Bukan Termasuk Isu SARA

Wednesday, September 5, 2012

 Jakarta (ANTARA) - Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa menyampaikan ajaran agama sesuai kitab suci bukan tindakan SARA. "Jika ada pihak yang menyampaikan ajaran agamanya sesuai dengan firman Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab suci dianggap melakukan tindakan SARA, saya rasa itu sangat menyakitkan," katanya kepada pers di Jakarta, Rabu.
Dia menilai, pernyataan sejumlah pihak yang menuding bahwa menyampaikan firman Allah yang diyakini oleh umat Islam mengenai tata cara memilih pemimpin dalam Islam agar memilih pemimpin yang mukmin, sebagai tindakan SARA dan kehilangan akal sehat, adalah pernyataan yang dapat merusak kerukunan umat beragama yang sudah terjalin sangat baik saat ini di Indonesia.
Dalam hal ini, kata dia, Islam yang mengajarkan umatnya untuk memilih pemimpin dengan kriteria seorang mukmin dan bukan sekadar Islam yang dianggap SARA, maka hal ini tentunya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap umat Islam pada khususnya dan umat beragama pada umumnya.
"Ini juga berpotensi memecah kerukunan umat yang saat ini sudah terjalin baik," ujar Mahfudz, politisi PKS yang juga Ketua Komisi I DPR RI. Dia meminta kepada siapapun yang menganggap bahwa menyampaikan firman Tuhan sebagai satu hal yang salah karena menyangkut SARA, untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang cinta damai.

"Kenapa kalau untuk Sulut, Papua, Aceh dan Bali itu bukan SARA, tapi untuk Jakarta itu dibilang SARA? Apakah masyarakat Sulut, Papua, Aceh dan Bali yang mayoritas penduduknya memilih pemimpin yang seiman dengan mereka dianggap SARA? Apakah mereka tidak merasa terhina dengan pernyataan ini? Ini yang saya maksudkan pernyataannya itu bisa memecah belah kerukunan," katanya.
Dia juga mengatakan bahwa ada baiknya pemimpin itu dari kalangan mayoritas. Jika seseorang menjadi pemimpin tentunya harus bisa memahami rakyatnya dan pemimpin yang lebih bisa memahami rakyatnya itu jika berasal dari mayoritas. Dia mengatakan, pemimpin dari kalangan mayoritas tentunya akan lebih bisa mengayomi masyarakatnya yang mayoritas dan tetap bisa melindungi masyarakatnya yang minoritas. "Di sinilah indahnya demokrasi," katanya.
Menurut Mahfudz, pandangan politik tiap orang adalah hak yang dijamin dalam negara demokrasi, termasuk pandangan yang mengacu kepada nilai-nilai agama. Oleh karena itu, jika ada yang melarang atau menyudutkan pandangan politik berdasarkan agama maka hal itu merupakan sikap anti-demokrasi.
"Kita harus waspada pada upaya-upaya menggiring opini bahwa politik tidak boleh membawa-bawa pandangan agama, nantinya kita jadi negara sekuler. Ini berbahaya karena konstitusi kita menegaskan nilai-nilai ke-Tuhan-an adalah nilai dasar bangsa Indonesia," katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Persatuan Guru Ngaji (Perguji) Anas Nasuhasobri. Dia menegaskan selama ini justru ada yang memainkan isu SARA dan menuding umat Islam yang melakukannya. Umat beragama tentunya memilih berdasarkan keyakinannya juga. "Inilah demokrasi, orang bebas memilih termasuk memilih dengan keyakinannya, apapun keyakinannya. Orang Islam dan umat agama lainnya tidak pernah mempermasalahkan hal itu," ujarnya.

Continue Reading | comments