Hari Anti Korupsi Sedunia, SBY vs Abraham Samad Menyoal Century

SBY: Negara Wajib Bela Pejabat Korup akibat "Salah Paham"

Berita Satu - Pemerintah akan membela pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi karena kesalahpahaman atau ketidaktahuan atas kebijakan yang diambil. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan hal tersebut di acara perayaan Hari Anti Korupsi dan HAM Sedunia, di Istana Negara, hari ini.

Menurut SBY, selama memimpin pemerintahan dalam delapan tahun terakhir, dirinya melihat ada dua jenis korupsi. Yaitu korupsi yang memang diniatkan oleh pelakunya, dan korupsi karena ketidakpahaman pejabat bahwa kebijakannya masuk dalam kategori korupsi. Untuk jenis kedua, Yudhoyono bahkan mengatakan perlu ada tindakan penyelamatan khusus. "Negara wajib menyelamatkan orang-orang yang tidak punya niat melakukan korupsi, tapi bisa salah dalam mengemban tugas-tugasnya. Jangan biarkan mereka dinyatakan bersalah dalam Tipikor," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12), yang diikuti tepuk tangan hadirin.

Kepala Negara juga mengimbau, perlu ada penjelasan secara proporsional kepada masyarakat agar mereka mengerti duduk persoalannya. SBY menekankan, jangan sampai ada persepsi penghakiman terhadap seseorang sebelum yang bersangkutan dinyatakan bersalah. "Ingat, mereka yang dijadikan tersangka yang tidak dipanggil, punya keluarga, istri, sahabat dan semuanya," tuturnya.

Presiden SBY mengaku melihat ada fenomena yang terjadi di dalam pemerintahan, yaitu pejabat daerah yang memiliki keragu-raguan dalam mengambil keputusan dan kebijakan, karena takut disalahkan. Bahkan menurutnya, ada juga keraguan seperti itu di tingkat kementerian dan daerah. "Dari banyak laporan yang masuk ke saya, di daerah ada juga stagnasi, hambatan untuk pengambilan keputusan dan pengambilan anggaran," ujarnya.  SBY pun mengatakan korupsi memang harus diberantas, agar sistem pemerintahan semakin bersih. Namun ditegaskannya, kegiatan penyelenggaraan negara dan jalannya pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena keragu-raguan.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, SBY mengaku akan mengumpulkan seluruh jajaran pejabat pusat dan daerah, penegak hukum, termasuk KPK, BPK, juga PPATK, untuk diberi penjelasan mengenai kebijakan mana yang boleh dan tidak boleh. "Jangan sampai kita hidup dalam ketakutan karena kurang jelasnya pemahaman kita," tuturnya.

Dikatakan SBY pula, wilayah penegakan hukum dan politik pun harus dipisahkan. Para penegak hukum menurutnya harus diberi kepercayaan untuk menjalankan tugasnya tanpa gangguan politik. Pernyataan ini disampaikan Presiden pada perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia, sekaligus beberapa hari setelah salah satu orang terdekatnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Andi diduga terlibat dalam korupsi pembangunan proyek pusat olahraga Hambalang.

Dalam pernyataannya saat mengumumkan pengunduran dirinya, Andi menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus korupsi yang terjadi di bawah kementeriannya tersebut.

Langkah pemberantasan korupsi

Di dalam pidatonya pula, SBY menyampaikan poin-poin langkah dalam pemberantasan korupsi yang harus dilakukan oleh seluruh pihak. Menurutnya, masyarakat dan pejabat haruslah memiliki semangat, komitmen dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, menurut Kepala Negara lagi, adalah independensi dan ketegasan lembaga pemberantasan korupsi yang harus dihormati. Yang ketiga adalah pentingnya integritas, profesionalitas dan kapasitas para penegak hukum, termasuk KPK. "Bagi para penegak hukum, jangan ada istilah pagar makan tanaman," kata Yudhoyono.

Langkah selanjutnya adalah perlu adanya pengawasan terbuka oleh masyarakat dalam upaya mencegah korupsi dan menciptakan sistem yang bersih. Media, masyarakat dan whistleblower diundang untuk memberikan informasi yang benar, tapi bukan suatu fitnah.

SBY menambahkan, hal kelima adalah peningkatan kesejahteraan pejabat dan pegawai. "Kesejahteraan pegawai perlu terus ditingkatkan, agar mereka tidak mudah tergoda oleh godaan yang menyimpang dan mengarah ke pelanggaran hukum," ujarnya.

Terakhir, pemerintah sendiri menurut SBY, akan meningkatkan kerja sama internasional agar pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa terus dilakukan. Penulis: Arientha Primanita/ Kristantyo Wisnubroto

 

Abraham: Tak Tahu soal Korupsi, Jangan Jadi Pemimpin!

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menilai semua pejabat negara harus mengetahui peraturan perundang-undangan, khususnya berbagai hal mengenai tindak pidana korupsi. Menurut Abraham, mereka tidak boleh berlindung di balik ketidaktahuan peraturan perundang-undangan ketika tersangkut tindak pidana korupsi. "Pemimpin dituntut harus cerdas. Kalau ada pemimpin mengatakan tidak tahu kalau telah terjadi korupsi, ya tidak usah mempimpin,"kata Abraham seusai menghadiri peringatan puncak Hari Antikorupsi dan Hari HAM Sedunia di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2012).

Hal itu dikatakan Abraham ketika dimintai tanggapan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan, banyak kasus korupsi terjadi akibat ketidakpahaman jajaran pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan (Baca: Presiden: Banyak Korupsi karena Pejabat Tak Paham).

Abraham mengatakan, berdasarkan teori hukum pidana, ketidaktahuan itu bukan berarti menghapuskan pertanggungawaban atas tindak pidana.

Seperti diberitakan, Presiden mengatakan, berdasarkan pengalamannya dalam delapan tahun terakhir, ada dua jenis korupsi. Pertama, pejabat memang berniat untuk melakukan korupsi. Kedua, tindak pidana korupsi terjadi karena ketidakpahaman pejabat terhadap peraturan perundang-undangan. "Negara wajib menyelamatkan mereka-mereka yang tidak punya niat melakukan korupsi, tetapi bisa salah di dalam mengemban tugasnya. Kadang-kadang diperlukan kecepatan pengambilan keputusan, memerlukan kebijakan yang cepat. Jangan dia dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi," kata Presiden disambut tepuk tangan para undangan.

Karena itu, Presiden akan mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, wali kota, serta pejabat yang merancang dan mengelola anggaran. Presiden akan meminta aparat penegak hukum, termasuk BPK, BPKB, PPATK, untuk menjelaskan kepada mereka semua hal mengenai tipikor.