DPR Kurang Kerjaan, Berniat Mengganti Lambang PMI
Dikutip dari harian Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Legislatif DPR
melakukan studi banding ke Denmark dan Turki. Tak tanggung mereka
menghabiskan dana sebesar Rp1,3 miliar demi mengganti lambang Palang
Merah Indonesia (PMI).
"Alokasi anggaran ke Denmark sebesar Rp666 juta, dan alokasi anggaran ke Turki sebesar Rp636 juta atau total sebesar Rp1,3 miliar," kata Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA Uchok Sky Khadafi kepada metrotvnews.com, Rabu (5/9).
Menurut Uchok, alasan para anggota Badan Legislatif untuk studi banding dalam Undang-Undang Lambang PMI tak masuk akal. Seharusnya mereka cukup bertanya kepada rakyat sendiri daripada berangkat ke luar negeri. "Mereka hanya ingin senang-senang sendiri," tuding Uchok. Uchok menjelaskan, dana Rp666,2 juta ke Denmark itu dipakai 10 anggota DPR. Sedangkan dana ke Turki sebesar Rp.636.6 juga untuk 10 anggota DPR.
"Alokasi anggaran ke Denmark sebesar Rp666 juta, dan alokasi anggaran ke Turki sebesar Rp636 juta atau total sebesar Rp1,3 miliar," kata Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA Uchok Sky Khadafi kepada metrotvnews.com, Rabu (5/9).
Menurut Uchok, alasan para anggota Badan Legislatif untuk studi banding dalam Undang-Undang Lambang PMI tak masuk akal. Seharusnya mereka cukup bertanya kepada rakyat sendiri daripada berangkat ke luar negeri. "Mereka hanya ingin senang-senang sendiri," tuding Uchok. Uchok menjelaskan, dana Rp666,2 juta ke Denmark itu dipakai 10 anggota DPR. Sedangkan dana ke Turki sebesar Rp.636.6 juga untuk 10 anggota DPR.
Sementara itu Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ignatius Mulyono enggan menjelaskan
seberapa penting studi banding ke Denmark dan Turki untuk mengganti
Lambang Palang Merah Indonesia. Ia hanya mengatakan bahwa perdebatan
soal logo PMI sudah berlarut-larut.
"Ke sana kan untuk pemilihan lambang palang merah, karena perdebatan di Baleg tidak selesai-selesai. Ada yang minta lambang bulan sabit merah dan red cross, makanya kita mengecek ke negara asal lambang tersebut," kata Ignatius ketika dihubungi, Rabu (5/9). Ignatius enggan membicarakan lebih lanjut berapa anggota yang berangkat dan anggaran yang dihabiskan untuk mengunjungi negara di Eropa itu. "Sudah ya, saya baru bangun," kata dia.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran mengatakan Baleg menghabiskan dana ke Denmark sebesar Rp666 juta. Sementara ke Turki sebesar Rp636 juta. Seknas FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan alasan para anggota Baleg untuk studi banding dalam UU Lambang PMI tak masuk akal. Seharusnya, mereka cukup bertanya kepada rakyat sendiri daripada berangkat ke luar negeri. "Mereka hanya ingin senang-senang sendiri saja," kata Uchok.
"Ke sana kan untuk pemilihan lambang palang merah, karena perdebatan di Baleg tidak selesai-selesai. Ada yang minta lambang bulan sabit merah dan red cross, makanya kita mengecek ke negara asal lambang tersebut," kata Ignatius ketika dihubungi, Rabu (5/9). Ignatius enggan membicarakan lebih lanjut berapa anggota yang berangkat dan anggaran yang dihabiskan untuk mengunjungi negara di Eropa itu. "Sudah ya, saya baru bangun," kata dia.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran mengatakan Baleg menghabiskan dana ke Denmark sebesar Rp666 juta. Sementara ke Turki sebesar Rp636 juta. Seknas FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan alasan para anggota Baleg untuk studi banding dalam UU Lambang PMI tak masuk akal. Seharusnya, mereka cukup bertanya kepada rakyat sendiri daripada berangkat ke luar negeri. "Mereka hanya ingin senang-senang sendiri saja," kata Uchok.
Anggota Badan Legislasi Taslim Chaniago menyatakan, studi banding alat
kelengkapan ke Denmark dan Turki untuk mengganti logo Palang Merah
Indonesia tak perlu. Sebab lambang palang merah sendiri sudah memiliki
ketentuan internasional.
"Saya sendiri anggota Baleg, tapi kalau hanya menentukan logo palang merah, Red Cross atau Bulan Sabit Merah, tidak penting sama sekali," kata Taslim kepada wartawan, Rabu (5/9).
Taslim mengatakan, lambang Red Cross sudah dipakai secara internasional. Bila diubah dengan logo lain akan menjadi konflik. Ujungnya bisa menimbulkan masalah baru. Politikus Partai Amanat Nasional ini mengaku tak ikut studi banding yang telah berangkat sejak 3-5 September 2012.
"Saya sendiri anggota Baleg, tapi kalau hanya menentukan logo palang merah, Red Cross atau Bulan Sabit Merah, tidak penting sama sekali," kata Taslim kepada wartawan, Rabu (5/9).
Taslim mengatakan, lambang Red Cross sudah dipakai secara internasional. Bila diubah dengan logo lain akan menjadi konflik. Ujungnya bisa menimbulkan masalah baru. Politikus Partai Amanat Nasional ini mengaku tak ikut studi banding yang telah berangkat sejak 3-5 September 2012.
No comments:
Post a Comment