Dikutip dari laman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --
Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polda Metro Jaya untuk membebaskan sepuluh orang mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) yang ditahan pada Jumat (19/10) lalu. Hal ini terkait dengan pemerasan uang sebesar 10 juta yang dilakukan oknum polisi kepada mahasiswa tersebut.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, menilai, pemerasan tersebut merupakan tindakan biadab dan tidak pantas dilakukan oleh oknum polisi. "Apalagi, pemerasan ini dilakukan terhadap mahasiswa yang sebelumnya sudah dipukuli oleh polisi," ujarnya dalam siaran pers, Ahad (21/10).
Neta mengatakan, tidak ada alasan bagi polisi untuk menahan mahasiswa yang sudah dipukuli dan diperlakukan secara represif. Sebab, menurut Neta dalam mengatasi demo yang terjadi di Unpam beberapa hari lalu, polisi tidak bekerja sesuai prosedur atau SOP.
"Sesuai dengan SOP yang ada harusnya dalam mengendalikan aksi masa, polisi menggunakan water canon terlebih dahulu baru sebelum menembakkan gas air mata dan peluru karet," kata Neta.
Namun, lanjut Neta, dalam mengendalikan aksi demo tersebut polisi langsung menghajar dan menembaki mahasiswa dengan gas air mata dan peluru karet. Sehingga, bentrokan pun tak terkendali dan mengakibatkan sejumlah mahasiswa terluka, termasuk aparat kepolisian.
Neta mengatakan, IPW turut prihatin dengan cara polisi menangani demo mahasiswa belakangan ini. Jika pihak kepolisian masih menahan sepuluh mahasiswa tersebut, polisi terkesan memiliki sikap sewenang-wenang dan hanya mengedepankan balas dendam. Sebab, mahasiswa tersebut memprotes kedatangan Wakapolri ke kampus mereka.
"Padahal aksi protes mahasiswa itu bagian dari penyampaian aspirasi yang seharusnya disikapi polisi dengan profesional, bukan dengan sikap arogan dan represif," kata Neta.
Selain itu, dalam berbagai aksi demo mahasiswa sebelumnya, salah satunya yakni demo menolak kedatangan presiden dan wakil presiden. Mahasiswa yang ditangkap oleh polisi umumnya dibebaskan setelah dua hari ditahan.
Oleh sebab itu, IPW mendesak kepada polisi untuk segera membebaskan sepuluh mahasiswa Unpam. Neta mengatakan, menahan sepuluh mahasiswa itu bukanlah tindakan yang produktif, hal ini justru akan membuat Polri dicerca secara terus menerus dan akumulasi perlawanan mahasiswa kepada Polri akan meningkat.
Kasus bentrokan polisi dan mahasiswa yang terjadi beberapa waktu lalu di Unpam, akan berpengaruh terhadap para jenderal polisi yang ikut dalam Pilkada, terutama di wilayah Jawa Barat. Sikap antipati publik melihat arogansi polisi akan menjadi fakta yang mengecewakan bagi para jenderal Polri tersebut di ajang Pilkada.
Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polda Metro Jaya untuk membebaskan sepuluh orang mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) yang ditahan pada Jumat (19/10) lalu. Hal ini terkait dengan pemerasan uang sebesar 10 juta yang dilakukan oknum polisi kepada mahasiswa tersebut.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, menilai, pemerasan tersebut merupakan tindakan biadab dan tidak pantas dilakukan oleh oknum polisi. "Apalagi, pemerasan ini dilakukan terhadap mahasiswa yang sebelumnya sudah dipukuli oleh polisi," ujarnya dalam siaran pers, Ahad (21/10).
Neta mengatakan, tidak ada alasan bagi polisi untuk menahan mahasiswa yang sudah dipukuli dan diperlakukan secara represif. Sebab, menurut Neta dalam mengatasi demo yang terjadi di Unpam beberapa hari lalu, polisi tidak bekerja sesuai prosedur atau SOP.
"Sesuai dengan SOP yang ada harusnya dalam mengendalikan aksi masa, polisi menggunakan water canon terlebih dahulu baru sebelum menembakkan gas air mata dan peluru karet," kata Neta.
Namun, lanjut Neta, dalam mengendalikan aksi demo tersebut polisi langsung menghajar dan menembaki mahasiswa dengan gas air mata dan peluru karet. Sehingga, bentrokan pun tak terkendali dan mengakibatkan sejumlah mahasiswa terluka, termasuk aparat kepolisian.
Neta mengatakan, IPW turut prihatin dengan cara polisi menangani demo mahasiswa belakangan ini. Jika pihak kepolisian masih menahan sepuluh mahasiswa tersebut, polisi terkesan memiliki sikap sewenang-wenang dan hanya mengedepankan balas dendam. Sebab, mahasiswa tersebut memprotes kedatangan Wakapolri ke kampus mereka.
"Padahal aksi protes mahasiswa itu bagian dari penyampaian aspirasi yang seharusnya disikapi polisi dengan profesional, bukan dengan sikap arogan dan represif," kata Neta.
Selain itu, dalam berbagai aksi demo mahasiswa sebelumnya, salah satunya yakni demo menolak kedatangan presiden dan wakil presiden. Mahasiswa yang ditangkap oleh polisi umumnya dibebaskan setelah dua hari ditahan.
Oleh sebab itu, IPW mendesak kepada polisi untuk segera membebaskan sepuluh mahasiswa Unpam. Neta mengatakan, menahan sepuluh mahasiswa itu bukanlah tindakan yang produktif, hal ini justru akan membuat Polri dicerca secara terus menerus dan akumulasi perlawanan mahasiswa kepada Polri akan meningkat.
Kasus bentrokan polisi dan mahasiswa yang terjadi beberapa waktu lalu di Unpam, akan berpengaruh terhadap para jenderal polisi yang ikut dalam Pilkada, terutama di wilayah Jawa Barat. Sikap antipati publik melihat arogansi polisi akan menjadi fakta yang mengecewakan bagi para jenderal Polri tersebut di ajang Pilkada.
Redaktur: Djibril Muhammad
Reporter: Rizky Jaramaya
No comments:
Post a Comment