JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah bahwa mereka tak bisa menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi, jika dilakukan oleh wakil presiden.
Apa yang disampaikan Ketua KPK, Abraham Samad, dalam rapat bersama Tim Pengawas Century DPR soal pemeriksaan wakil presiden adalah dalam konteks ketatanegaraan. "Jangankan wakil presiden, presiden pun bisa diperiksa KPK jika menyangkut dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Selasa (20/11/2012) malam.
Pernyataan Johan tersebut sekaligus merevisi salah tafsir, terhadap apa yang dikemukakan Abraham di DPR bahwa wakil presiden tak bisa diselidiki KPK. "Yang dimaksud oleh Ketua KPK adalah dalam konteks ketatanegaraan. Sementara dalam konteks pelanggaran tindak pidana korupsi, siapa pun bisa diperiksa KPK," kata Johan.
Menurut Johan, konteks yang disampaikan Ketua KPK adalah terkait dengan problem ketatanegaraan. "Kalau ada ditemukan ada pelanggaran konstitusi, baru mekanismenya melalui DPR. Endingnya itu di MK," kata Johan.
No comments:
Post a Comment