SBY 'Ogah' Bayar Pajak, Ini Tanggapan Pihak Istana

President RI - SBY

Pihak Istana menanggapi pemberitaan keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dua anaknya Agus Harimurti dan Edhie Baskoro, tidak membayar pajak.

Melalui juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha menilai masalah ini tidak harusnya terjadi. Ada pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

“Ditjen Pajak sudah seharusnya menjelaskan, yang paling berwenang dan pantas menjelaskan Ditjen Pajak,” kata Julian, Jakarta, Rabu (30/1/2013) seperti yang dilansir oleh inilah.com, Jakarta.

Dia membantah pemberitaan salah satu media nasional yang mengatakan bahwa keluarga SBY tidak membayar pajak. Keluarga Presiden SBY tidak pernah menunggak pajak.

“Hal yang biasa, secara transparan selalu menyerahkan SPT tahunan, tiap tahun dilaporkan. Ini perlu, kalau ada selisih, kembalikan ke yang berwenang,” kata Julian.

Julian juga meminta masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. “Enggak usah diberitakan secara khusus,” pinta dia.

Di tempat terpisah, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan pemberitaan itu tidak berimbang. Berita di media nasional itu, dituding tidak beretika.

“Itu berita cari sensasi, mau naikkan oplah saja. Secara jurnalisme, menyedihkan karena tidak cukup cover both side,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR ini.


 Sementara itu dari laman  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA memberitakan soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tuntas kasus dugaan skandal pajak keluarga Presiden SBY.

Menurut Direktur Direktur Hukum dan Advokasi Masyarakat Visi Indonesia Akbar Kiahaly, KPK selama ini terlihat ganas dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

Untuk itu, Akbar meminta agar KPK tidak menganaktirikan kasus dugaan skandal pajak Presiden SBY.
"Baru-baru ini, Langkah KPK dalam melakukan tindakan tangkap tangan atas kasus suap daging impor yang diduga melibatkan salah satu petinggi partai berinisial LHI, sangat heboh," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (31/1/2013).

"Pemberitaan begitu sangat besar, sehingga menggusur kasus besar lain yang tidak kalah menghebohkan, yaitu dugaan skandal pajak keluarga Cikeas (Presiden SBY, Agus Harimurti, dan Edi Baskoro)," imbuhnya.
Akbar meminta KPK jangan gentar mengusut dugaan kasus pajak keluarga SBY, kendati merupakan orang yang berkuasa di Indonesia.

"KPK Jilid III harus kembali lagi mengulangi sejarah gemilang KPK Jilid II di bawah kepemimpinan Antasari Azhar, yang berani memenjarakan besan presiden. KPK jangan pernah ragu dan takut akan ancaman yang sering muncul, bila KPK menangani kasus yang melibatkan orang yang berkuasa," tuturnya.


Editor : Santosa