Perekonomian Indonesia Akan Segera Dijajah oleh Perjanjian AFTA?

Ilustrasi gambar perjajian perdagangan bebas antar negara

LENSAINDONESIA.COM: Mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) akan mengelar aksi menolak pertemuan High-Level Panel (HLP) of Eminent Persons on post-2015 Development di Bali 25 sampai dengan 27 Maret 2013 yang dipimpin SBY. Pasalnya, moment itu membuka peluang intervensi dan penjajahan asing secara langsung di Indonesia.

Demikian disampaikan Humas Aksi, Febrian dalam keterangan pers yang diterima LICOM, Selasa (26/3/2013).

Baca juga: Hasil rapat 33 DPD, Ketua Umum dari dinasti Cikeas dan Sudah tidak berguna dialog dengan SBY-Boediono

Aksi akan digelar pukul 14.30 WIB di depan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan.
“Pertemuan ini tidak diketahui publik dan ini menjadi alasan besar bagi SBY menggulirkan pernyataan makar atau kudeta pada tanggal 25 Maret 2013. Sehingga semua perhatian publik dan media terfokus dengan isu ini,” kata Febrian.

SBY mulai kehilangan kepercayaan internasional. Pasalnya, pada pertemuan ini, PM Inggris, David Cameron, sebagai salah satu ketua, tidak dapat hadir.

Selain itu, sambung Febrian, SBY sangat bertanggungjawab dengan kondisi percepatan AFTA dari 2020-2015 dan merancang pelemahan imunitas bangsa dalam amandemen keempat pasal 33 UUD 45 serta lahirnya UU 25/2007, UU 38/2008 dan Pepres 36/2010.
“SBY melecehkan mandat rakyat sebagai Kepala Negara dan Pemerintah. Ia hanya berkedudukan sebagai gubernur jendral dan kaki tangan asing,” tegasnya.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu pun sangat bertanggungjawab terhadap pelecehan angkatan bersenjata TNI, Polri, BIN dalam gelar pasukan kemarin. Pasukan tersebut disiagakan setelah mendengar adanya upaya makar dan kudeta.

“Sangat jelas SBY menodai dan mengkhianati konstitusi yang didasari Proklamasi, Pembukaan UUD 45, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Idiologi Negara. Turunkan SBY dan Adili seadil-adilnya,” demikian Febriyan. @ari